Putusan Malaysia: Hutang Perjudian Tak Jadi Alasan Bangkrut
HUKUM 2 MIN READ

Putusan Malaysia: Hutang Perjudian Tak Jadi Alasan Bangkrut

Putusan Signifikan dari Pengadilan Tinggi Ipoh

Pengadilan Tinggi di Ipoh telah menetapkan bahwa hutang dari perjudian tidak dapat dijadikan dasar untuk memulai kebangkrutan. Keputusan ini konsisten dengan ketetapan Mahkamah Persekutuan terkait perkara Datuk Ting Ching Lee yang diberikan pada tahun sebelumnya.

Dasar Penetapan di Malaysia

Hakim Moses Susayan dari Pengadilan Tinggi menolak keputusan kebangkrutan untuk Lee Fook Khuen, seorang debitur berusia 75 tahun. Kasus ini diajukan oleh Resorts World Sentosa Pte Ltd setelah Lee gagal melunasi hutang senilai S$5,930 juta, seperti tercatat di Pengadilan Tinggi Singapura tahun 2018. Lee menggunakan pinjaman S$10 juta untuk berjudi di Singapura tetapi tidak bisa mengembalikan uang tersebut. Upaya Lee untuk membatalkan pendaftaran putusan di Malaysia ditolak hingga ke Mahkamah Persekutuan, yang menegaskan bahwa meskipun hutang dari perjudian sah di luar negeri, hal itu tidak berlaku di Malaysia.

Pandangan Hukum Mengenai Hutang Judi

Dalam dokumen tertulis, Hakim Moses menekankan bahwa berdasarkan hukum Malaysia, hutang dari perjudian dianggap sebagai hutang kehormatan yang tidak memiliki kewajiban hukum untuk dibayar. Meskipun sah di negara lain, Malaysia tidak mengakuinya sesuai dengan kebijakan publik menurut Undang-Undang Hukum Sipil 1956.

Posisi Hukum di Malaysia

Pasal 26 Undang-Undang Kontrak 1956 menyatakan bahwa semua perjanjian terkait perjudian atau taruhan tidak sah dan tidak dapat ditegakkan secara hukum. Pasal ini juga melarang penagihan uang atau barang yang dimenangkan dari taruhan. Pengadilan berhak menolak menegakkan hutang dari transaksi ilegal atau batal demi hukum, seperti kontrak perjudian, karena bertentangan dengan kebijakan publik.

Tanpa Penegakan Melalui Celah Hukum

Moses menegaskan bahwa pengadilan kebangkrutan di Malaysia memiliki kewenangan untuk menilai jenis hutang tersebut, walaupun tercatat di bawah Undang-Undang Pelaksanaan Penilaian Timbal Balik. Larangan penegakan hutang perjudian memperkuat kebijakan publik, dan undang-undang melarang upaya penegakan kontrak yang tidak sah melalui pengadilan tersembunyi. Keputusan ini menegaskan pandangan tegas Malaysia terhadap hutang perjudian, menegaskan bahwa hal tersebut tidak bisa digunakan sebagai dasar kebangkrutan dan tidak dapat ditegakkan melalui jalur hukum di negara ini.